DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Hasil penelusuran informasi dan data redaksi Dialeksis menunjukkan, sejumlah catatan tata kelola PT Pembangunan Aceh atau PT PEMA (Perseroda) menjadi perhatian serius setelah muncul dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada periode sebelumnya. Catatan itu terutama berkaitan dengan pengelolaan kerja sama operasi, anak perusahaan, investasi, proyek strategis, hingga sistem pengendalian internal perusahaan.
DIALEKSIS.COM | Opini - Otoritas Jasa Keuangan kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan karena kesuksesan mengawasi industri keuangan, melainkan karena tersandung dalam pengelolaan keuangannya sendiri. Badan Pemeriksa Keuangan memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian untuk laporan keuangan OJK tahun 2023. Sebuah ironi yang menohok: pengawas justru butuh diawasi.
DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) nomor 1.A/LHP/XVIII.BAC/03/2024 pada 25 Maret 2024. Laporan tersebut mengungkapkan adanya kekurangan volume pada 17 paket pekerjaan di Kabupaten Aceh Tamiang.
DIALEKSIS.COM | Banda Aceh - Seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas laporan keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh tahun anggaran 2021 telah ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) terkait.
DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan pekerjaan pembangunan ruang rawat inap tahap III tahun anggaran 2021 di RSUD Aceh Tamiang dikerjakan kurang volume.
DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kelebihan pembayaran Tambahan Penghasilan Pengawai (TPP) Sekda Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020.
DIALEKSIS.COM | Aceh Tamiang - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh menemukan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas di Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang tidak sesuai dengan ketentuan mencapai sebesar Rp 74.670.842,00.
DIALEKSIS.COM | Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya aliran dana pengelolaan kas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalir ke rekening pribadi pejabat.
